Artikel Sulteng

Mantan Direktur LPEGAST (Anggota Panwascam Sigi Biromaru) “Sistem Demokrasi Harus Dijaga dan Dilindungi”

PALU, TAGAR-NEWS.com – Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pengawasan Etik penyelenggara pemilu Dan Demokrasi Sulawesi Tengah (LPEGAST) yang juga salah satu Anggota Panwascam Sigi Biromaru, Abdul Majid menilai sistem Demokrasi adalah sistem yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut dia sistem pemerintahan ini harus dijaga dan dilindungi karena banyaknya tantangan dan ancaman yang siap menghancurkannya.

“Demokrasi memang tidak sempurna. Tapi dengan demokrasi kita bisa bicara kelemahan dan kekurangan. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan sistem otoritarian dan fasis. Demokrasi harus dijaga dan dikawal,” kata Majid di Sekretariat Panwascam Sigi Biromaru di kantor, Jl Kelapa Gading Kalukubula, Minggu 9 April 2023

Ia berpandangan, ada empat kelebihan demokrasi bila dibandingkan dengan sistem pemrintahan lainnya.

Pertama, kemampuan memulihkan diri dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, fleksibilitas. Ketiga, inovasi. Dan keempat, adaptasi.

“Ketika pandangan terhadap kondisi demokrasi kita saat ini ada penurunan, tapi tidak melemahkan pandangan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan,” ungkapnya.

“Kalau institusi demokrasi yaitu partai politik betul-betul mampu memainkan peran pendidikan politik, membuat benteng terhadap masyarakat, maka sesungguhnya tantangan demokrasi itu bisa kita hadapi,” lanjutnya.

Begitu juga Penyelenggara Pemilu Dapat memelihara Integritasnya juga tidak arogansi dalam bertindak menjalankan sesuai regulasi yang telah di atur dal itu ada di pundak BAWASLU dan jajarannya mengawal,menjaga dan rawatlah Demokrasi. Jangan menghancurkannya dengan dalih aturan dan regulasi itu sendiri, jangan di intervensi atas nama UU itu sendiri,jangan mengatur dan menafsirkan UU itu sendiri.

KPU di harapkan merawat demokrasi jngan menghancurkan demokrasi karena sesuatu dan lain hal

Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang mencapai 82 persen merupakan modal terbesar bagi Indonesia. Modalitas tersebut semestinya menjadi investasi Indonesia untuk mengelola tata pemerintahan.

“Karena infrastruktur fisik jadi fokus Presiden Joko Widodo selama lima tahun terakhir, maka infrastruktur politik, demokrasi, hukum yang mestinya jadi fokus di kepemimpinan periode kedua,” sebutnya

Maka dari itu mari kita semua elemen jaga demokrasi, rawat demokrasi, serta kawal jalannya pesta demokrasi kedepannya.*

Selamat HARLAH BAWASLU KE- 15. Tahun 2023