Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pembahasan Ranperda itu dilaksanakan di Kantor DPRD Kotamobagu, Senin 24 Oktober 2022.
Dalam pembahasannya, Bapemperda DPRD Kotamobagu memastikan beberapa hal saat rapat dilaksanakan.
Hal itu diungkapkan salah satu anggota Bapemperda Dani Ikbal Mokoginta.
Dani menyampaikan bahwa, beberapa hal yang harus dipastikan antara lain adalah:
- Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel.
- Adaptif atas kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan SKPD, sehingga keuangan daerah selain untuk mendukung operasional pemerintahan, juga harus diarahkan menjawab kebutuhan masyarakat Kotamobagu lintas sektor.
- Memastikan alur pelayanan keuangan yang mudah.
- Mendorong tugas dan fungsi SKPD dibagi habis sampai ke unit-unit SKPD termasuk Puskesmas dan Kelurahan. Sudah waktunya diberikan mandate kuasa pengguna anggaran (KPA) karena Puskesmas lebih paham dari Dinas Kesehatan terkait kebutuhan masyarakat di wilayah dan supaya lebih cepat mengeksekusi program kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.
Selain itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mendorong agar para Lurah segera diberikan mandat KPA.
“Saya mendorong para Lurah di Kotamobagu segera diberikan mandat KPA biar ini lebih otonom dari sisi perencanaan program kegiatan dan lebih cepat dari sisi pelayanan ke masyarakat, tidak tergantung terus ke Kecamatan. Secara Psikologi, ini biar sama dengan Sangadi-sangadi yang sangat otonom dalam hal mengelolah keuangan,” tuturnya.
Dani sapaan akrabnya juga menambahkan bahwa, setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, standar pengelolaan keuangan Desa harus mengikuti semangat Perda ini, walaupun keuangan Desa nanti diatur sendiri.
“Paling tidak 80 persen sama,” ucapnya.
ADVERTORIAL
