TAGAR-NEWS.com, KOTAMOBAGU – Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menggelar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta menuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Kotamobagu tahun 2025.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Putri Damayanti Potabuga, S.IP., M.Si dan Miftahul Jannah Akuba, S.E., M.Sa.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Moh. Jufry Ngandu, melalui Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Sutomo Mamaonto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan sejak tahun sebelumnya dan merupakan tindak lanjut dari aplikasi resmi Anak Tidak Sekolah (ATS) milik Kementerian Pendidikan.
“Kami menindaklanjuti data ATS dengan melakukan verifikasi ke seluruh desa dan kelurahan. Data tersebut mencakup kategori anak D.O, LTM, hingga DPB yang bersumber langsung dari kementerian,” jelas Sutomo, Kamis 30 Oktober 2025.
Ia menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu proses verifikasi data tersebut.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menuntaskan masalah anak tidak sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi mereka yang sempat putus sekolah,” lanjutnya.
Menurut data Dinas Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Kotamobagu saat ini mencapai sekitar 900 anak, yang terdiri dari kategori tidak pernah sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan putus sekolah (D.O).
Setelah kegiatan sosialisasi ini, Dinas Pendidikan akan mengarahkannya ke program pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan SKB.
“Jadi anak-anak yang hadir di sini langsung kami arahkan ke PKBM atau SKB. Misalnya ada yang putus di jenjang SD, berarti setara dengan program Paket A. Mereka bebas memilih di PKBM mana ingin melanjutkan, karena di Kota Kotamobagu saat ini terdapat empat PKBM dan satu SKB,” ungkap Sutomo.
Adapun empat PKBM yang aktif di Kota Kotamobagu yaitu PKBM Handiani, PKBM Oruman, PKBM Pesmar, dan PKBM Supamaju, serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai lembaga pendidikan nonformal milik pemerintah.
Sementara itu, narasumber Putri Damayanti Potabuga, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa tema besar kegiatan ini adalah memaksimalkan program anak putus sekolah di tingkat kelurahan dan desa yang terintegrasi dengan SKB dan balai-balai pelatihan.
“Saya membahas bagaimana anak-anak putus sekolah bisa diarahkan pada peluang green job atau pekerjaan hijau. Saat ini banyak jenis pekerjaan yang tidak mensyaratkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keterampilan dan kepedulian terhadap lingkungan,” jelas Putri.
Ia mencontohkan beberapa potensi pelatihan yang bisa dioptimalkan, seperti balai pelatihan menjahit dan peralatan salon yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal.
“Dinas Pendidikan dan SKB seharusnya dapat menginventarisasi anak-anak yang putus sekolah agar diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan potensi mereka,” tambahnya.*
