TAGAR-NEWS.com, BOLSEL – Pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Provinsi Sulut dan Kabupaten/kota bersama lintas sektor tahun 2025.
Rakor tersebut berlangsung di hotel Aryaduta Manado, pada Selasa 07 Oktober 2025.
Rakor ini di hadiri langsung Wakil Gubernur Sulut Dr. J Victor Mailangkay.,S.H.MH, Pj Sekprov Tahlis Gallang.,S.Ip.,MM, BPS prov sulut, Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid bersama para Bupati / Walikota SE sulut, Bappeda SE sulut.
Rakor di awali penyampaian laporan kegiatan oleh Sekertaris Bappeda sulut, menyampaikan bahwa rakor ini berdasarkan hukum menurut undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian UU nomor 1 tahun 2009.
Ia juga menjelaskan berdasarkan instruksi presiden RI nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstream dan peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2020.
Yaitu gubernur memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati / Walikota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan. Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstream.
Oleh karena itu, rakor ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, kemudian melakukan pembinaan, pengawasan serta evakuasi program pengentasan kemiskinan, kemudian penyelarasan program antaran pemprov dan Pemda kab/kota.
Terakhir meningkatkan koordinasi dan memperkuat kerja sama dan keterpaduan antara perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan penurunan stunting tahun 2025 dengan kategori kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2024.
Dimana, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendapatkan terbaik I
kemudian diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terbaik II, dan kota Tomohon sebagai terbaik III.
selanjutnya, Wagub dalam sambutanya menyampaikan bahwa pertemuan ini memiliki makna karena menjadi wadah konsolidasi, singkronisasi dan evaluasi atas berbagai upaya yang sudah kita lakukan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini sekaligus merumuskan langkah langkah strategis kedepan agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Wabup Deddy pada kesempatan ini memperesentasikan angka kemiskinan Kabupaten Bolsel berdasarkan data rilisan BPS bergerak fluktuatif 5 tahun terakhir di mana tahun 2024 berada pada angka 11,33 persen, dan turun 0,81 persen pada tahun 2025 menjadi 10,52 persen.
Sedangakan kata Wabup untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2025 masing masing berada pada angka 1.51 dan 0,43.
“Yang artinya ketimpangan pengeluaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan capaian garis kemiskinan Bolsel tahun 2025,” jelas Deddy.
Wabup juga mengatakan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan tren alokasi dan realisasi APBDES terhadap pelaksanan penanggulangan kemiskinan terfokus pada program penyaluran BLT, ketahan pangan, dan penurunan stunting.
Ia menjelaskan bahwa Bolsel pada program penghapus kemiskinan berasal dari alokasi intensif fiskal kinerja untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat percepatan penghapusan kemiskinan dengan menyadiakan rumah layak huni sebanyak 30 unit.
Lanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025 Kabupaten Bolsel mendapatkan DAK fisik tematik untuk pengentasan pemukiman kumuh terpadu dengan program menyadiakan air minum, senitasi dan perumahan dan pemukiman.
Terakhir, terkait dengan efisiensi Wabup memberikan tambahan kepada Wagub, karena di mana 15 kabupaten kota tahun 2026 semua terkena efisiensi termasuk di kabupaten bolsel yang sampai hari ini sudah memangkas sampai 50 persen tapi masih defisit, dan hal ini bisa memperlambat program pengentasan kemiskinan, dan program program lainya yang sedang dijalankan terkhusus yang ada di kab.bolsel
“Diharapkan kepada bapeda prov agar dapat memperhatikan ini sehingga cita cita kita maupun program kita penanggulangan angka kemiskinan di Provinsi Sulut dan di kab/ kota terus berlanjut dan tidak terhenti di tahun 2026,” pintanya.
Acara diakhiri dengan menandatangani berita acara dengan satu tujuan dan komitmen dalam pengentasan angka kemiskinan di setiap kab/kota.
ADVERTORIAL
