PALU, TAGAR-NEWS.com – Lingkar Studio Aksi dan Demokrasi (LS-ADI) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin, 3 Maret 2025.
Aksi ini bertepatan dengan hari pertama Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si berkantor. Ia pun berkesempatan menemui langsung pendemo untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan sebelum memasuki kantor Gubenur.
Dalam aksi ini massa LS-ADI meminta pemerintahan baru di Sulteng yang belum lama ini dilantik berkomitmen melaksanakan janji kampanyenya selama pemerintahan 5 Tahun Kedepan dan segera menuntaskan segala permasalahan yang terjadi di daerah.
“Kami melihat tantangan besar yang harus dihadapi adalah bagaimana Gubernur sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintahan Pusat di Daerah. Akan tetapi secara Visi Misi Gubernur Sulteng yang ingin memprioritaskan Pendidikan dan Kesehatan sementara ini bukan menjadi prioritas utama pemerintah pusat di tambah lagi program ini mendapatkan kebijakan Efisiensi Anggaran,” urai koordinator lapangan, Riski Djalil dalam orasinya
“Kami mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur untuk semaksimal mungkin menunaikan segala Visi Misi yang sudah menjadi janji politik kepada Rakyat Sulawesi Tengah,” katanya
Dikatakan Riski, LS-ADI melihat Sulawesi Tengah hari Ini masih begitu banyak Permasalahan yang harus di Tuntaskan, seperti angka kemiskinan yang masih diatas 11%, Banyaknya Pertambangan Ilegal, Perusahaan yang berkonflik dengan Masyarakat Sekitar, Sering terjadi Kecelakaan Kerja di Perusahaan, Masalah Narkoba, Pengangguran, Putus Sekolah dan lainnya.
Karenanya, LS-ADI Menegaskan jangan sampai daerah ini hanya tempat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara masyarakatnya masih jauh dari kata maju dan sejahtera, bahkan masyarakat harus menanggung Resiko Bencana akibat Eksploitasi Sumber Daya Alam Tersebut.
Menyambung diuraikan Korlap, Ketua umum (ketum) LS-ADI, Riwin Najmudin, mengungkapkan satu hal yang dapat kita lihat di depan mata adalah jalan poros Loli Watusampu yang berhamburan debu yang menyebabkan penyakit ispa serta dampak buruk lainya ke masyarakat dan ini sudah berlarut larut belum ada juga solusi dan penyelesaianya.
Ia melanjutkan, Masalah PT. CPM yang disuarakan warga kota palu bagaimana dengan ekploitasinya yang dianggap membahayakan warga kota palu itu sendiri.
Ada juga kata dia, PT. AKM diduga ilegal di kota palu, yang sedang ditangani Polda Sulteng namun sampai Kini Tidak jelas penyelesaian Kasusnya. Di Tambah lagi maraknya Pertambangan llegal yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong dan daerah lainya yang sudah bertahun tahun seakan-akan dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum.
“Tak terkecuali juga perusahaan yang legal namun banyak berkonflik dengan masyarakat sekitar karena banyak merugikan masyarakat,” ia mengumbar
Pihaknya (Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia), meminta Gubernur Sulawesi Tengah berkomitmen menunaikan visi misinya dan menyelesaikan segala persoalan yang merugikan masyarakat.
(*)
