MINAHASA, TAGAR-NEWS.com – Tim penyidik pada pidana khusus kejaksaan negeri (Kejari) Minahasa menyerahkan dua tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan korupsi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.
Tahap II tersebut dilakukan pada Senin, 10 Juni 2024 bertempat di kantor Kejari Minahasa. Kedua tersangka DK (57) dan EP (52), diserahkan penyidik Pidsus ke penuntut umum untuk selanjutnya di sidangkan
Kepala Seksi Intelijen Suhendro G.K, SH menyatakan kedua tersangka yang dilakukan tahap 2 tersebut berinisial yakni DK, laki-laki (57) selaku Mantan Sekertaris Dewan Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa. Dimana yang bersangkutan juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK pada Sekertaris Dewan Kabupaten Minahasa Tahun 2022.
EP laki-laki (52) tahun selaku orang yang meminjam perusahaan dalam melaksanakan pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.
“Pada kegiatan tahap 2 para tersangka diteliti kebenaran identitas, menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan latar belakang permasalan hukum,” ujarnya
Dalam proses tahap dua ini, lanjut Kasi Intel Suhendro, diserahkan 66 barang bukti yang terkumpul selama proses penyidikan. Bahwa tahap 2 dilakukan setelah Jaksa Peneliti menyatakan kedua berkas perkara sudah lengkap (P-21) pada tanggal 21 Mei 2024.
“Atas perbuatannya, tersangka DK dan EP diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” Kasi Intel Suhendro menambahkan
Selanjutnya keduanya dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Nomor Print-461/P.1.11/Ft.1/06/2024 untuk tersangka DK, dan Nomor: Print-462/P.1.11/Ft.1/06/2024 dan keduanya ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024. Kemudian berkasnya akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.
(*/Hel)
